Kanwil Gorontalo Seriusi Kesejahteraan GTT Madrasah

...

GORONTALO (kemenag.go.id) – Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo bersama DPRD Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo terus berupaya mencari solusi untuk kesejahteraan Guru Tidak Tetap (GTT) pada madrasah Negeri maupun Swasta.  

Hal ini dibahas pada Rapat Kerja Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo bersama SKPD terkait termasuk Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, (12/2) bertempat di Ruangan Dulohupa Gedung DPRD.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo Dr.H. Rusman Langke,M.Pd didampingi Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Dra. Hj. Fitriani Humokor,M.Pd.I dan juga Kepala Seksi Kesiswaan H. Ibrahim T. Sore mengatakan pihaknya terus melakukan koordinasi dengan Kemenag pusat terkait permasalahan yang ada di Madrasah, termasuk honorarium GTT. 

Namun hal itu masih terkendala dengan regulasi dan ketentuan yang ada. Dalam peraturan Kemenag, Madrasah yang dikelola Pemerintah adalah Madrasah Negeri, sedangkan Madrasah Swasta dikelola oleh Masyarakat atau yayasan.

Menurut Kakanwil, walaupun selama ini honorarium GTT belum mencapai UMP, tapi bukan berarti Kemenag berhenti memperhatikan Madrasah. Kakanwil mengaku pihaknya terus berupaya meningkatkan mutu Pendidikan Madrasah lewat berbagai macam bantuan, seperti penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) maupun renovasi gedung yang sudah ada.

Diakui Kakanwil, dana BOS memang tidak cukup untuk menunjang kesehteraan GTT di Madrasah. Tetapi Kementerian Agama kata Kakanwil memberikan tunjangan bagi GTT yang sudah tersertifikasi.   

"Sebab menurut saya ini tidak ada perbedaan antara Sekolah umum dan Madrasaah, Madrasah adalah Sekolah, Sekolah adalah Madrasah. Yang beda hanya penyebutannya saja, tapi sebenarnya sama," tutur Kakanwil.

Keterlibatan Kakanwil dalam membangun Madrsah pun diakui Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo H. Ulul Azmi Kadji, SE. Ulul Azmi memuji semangat Kakanwil yang selalu menghadiri undangan dari Komisi IV ketika membahas Madrasah.

Dalam rapat tersebut disepakati dalam waktu dekat Kakanwil bersama Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Gorontalo dan juga Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo berencana akan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna membahas kesejahteraan GTT pada Madrasah Negeri dan Swasta yang selama ini menjadi polemik di masyarakat.

Tampak hadir pada rapat tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Gorontalo yang juga penasehat Komisi IV DPRD, Ir. La Ode Haimudin,MM. (umar)