NGAJI Bersama, Kakankemenag Kabgor Jelaskan Hal Ini

...

LIMBOTO (kemenag.go.id) – Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo melalui Seksi Penyelenggara Haji dan Umroh gelar Kegiatan Ngobrol Soal Haji (NGAJI) dengan tema Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler di Aula Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo, Selasa (13/3/18).

Kegiatan NGAJI ini dihadiri oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Dr. H. Rusman Langke,M.Pd. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Dr. H. Sabara Karim Ngou,M.Pd.I. Kasi PHU H. Salman Haji Ali,S.Ag dan diikuti peserta 16 orang Kepala KUA se-Kecamatan Limboto, Setda Kabgor 1 orang, perwakilan IPHI Kabupaten dan Kecamatan 2 orang, Pengurus Nahdlatul Ulama (NU) 1 orang, Muhamadiyah 1 orang, Majelis Ulama Indonesia (MUI) 1 orang, KBIH 3 orang, BPS BPIH BRI dan Muamalat 2 orang serta jemaah waiting list 5 orang.

Dalam sambutannya terkait Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran dan Pembatalan Haji Reguler Dr. H. Sabara Karim Ngou,M.Pd.I mengatakan dengan adanya perubahan dan perbaikan sistem untuk pendaftaran haji yang dulunya dipegang oleh Bank Penerima Setoran (BPS) sekarang sudah dialihkan ke Kementerian Agama.

Sesuai dengan Kebijakan Pemerintah untuk melakukan penyederhanaan proses pendaftaran menjadi 2 tahapan berlaku sejak tanggal 18 April 2016 yaitu jamaah haji melakukan penyetoran setoran awal di bank kemudian ke Kankemenag untuk melakukan pendaftaran.

"Pengalihan pendaftaran Jamaah Haji ke Kementerian Agama yang dulunya dipegang oleh BPS, dikarenakan banyaknya kasus yang muncul ketika para JCH mengecek namanya dan tidak ditemukan dikuota porsi haji," kata Sabara.

Sehingganya lanjut Sabara, pemerintah segera mengalihkan pendaftaran haji ke Kementerian Agama menggunakan sistem pendaftaran dengan Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat) dengan menerapkan biometric system (ambil foto dan sidik jari) sehingga semua CJH yang mendaftar akan tercover langsung ke pusat.

"Pendaftar haji akan diterima langsung di Ruangan Siskohat untuk melakukan pendaftaran (ambil foto dan sidik jari) dan melengkapi persyaratan berkas pendaftaran yang dikeluarkan oleh pemerintah dan hal ini Kementerian Agama Pusat," terangnya.

Menutup arahannya Kakankemenag mengingatkan kembali kepada seluruh peserta kegiatan NGAJI nantinya saat melakukan manasik haji baik tingkat Kabupaten, Kecamatan serta KBIH agar tetap berpedoman pada Buku Fiqih Haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. (raya/rie)