Kakanwil Imbau Biro Travel Umrah Wajib Lapor

... Kakanwil Kemenag Provinsi Gorontalo H. Kudrat Dukalang, S.Ag, M.Pd

GORONTALO (kemenag.go.id) – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo H. Kudrat Dukalang,S.Ag, M.Pd mengimbau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk melakukan koordinasi dengan pihak Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama secara terus menerus dalam melaksanakan perjalanan ibadah umrah.

Kakanwil Kudrat Dukalang menegaskan, selain pemberangkatan ibadah umrah dilaksanakan di Asrama Haji Provinsi Gorontalo, biro travel juga diwajibkan melapor usai melaksanakan perjalanan ibadah umrah kepada Kementerian Agama Kabupaten/kota maupun Kantor Wilayah.

"Dengan begitu kami bisa mengawasi dan mengontrol jamaah secara umum," ujar Kakanwil saat memberikan sambutan pada pemberangkatan 67 jamaah umrah PT. RIM Tour & Travel di Asrama Haji Gorontalo, (13/4).

Mantan Kepala Biro Administrasi Umum Akademik dan Keuangan (AUAK) Institut Aagama Islam Negeri (IAIN) Manado itu mengingatkan kepada masyarakat agar tidak tergiur perjalanan umrah murah. Apalagi menurut Kakanwil, saat ini banyak perusahaan-perusahaan atau travel umrah yang beraktifitas di Gorontalo. 

Namun yang mengantongi izin Kementerian Agama RI dan berkantor pusat di daerah serambi Madinah ini baru dua, yaitu PT. RIM Tour & Travel dan PT. Lamahu Tour & Travel yang dilaunching Wakil Gubernur Gorontalo Dr.H. Idris Rahim,MM sekaligus meberangkatkan jamaah umrah sebanyak 94 orang, Jumat (13/4) pagi.

Dikatakan Kakanwil, dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 tahun 2018 telah dijelaskan bahwa biro travel wajib memberangkatkan jamaah paling lama 6 bulan setelah pendaftaran atau 3 bulan setelah pelunasan dana keberangkatan.

Olehnya Kakanwil berharap, jamaah yang sudah melunasi dana keberangkatan umrah, dapat diberangkatkan sesuai jadwal yang sudah disampaikan. 
"Dalam pengelolaannya, tentu harus dapat dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, dan dari sisi administrasi, saat jamaah tiba di Gorontalo harus dilaporkan kepada Kementerian Agama untuk dilakukan evaluasi," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Dr. H. Muhajirin Yanis,M.Pd.I mengatakan, untuk mengawasi atau menghindari biro travel nakal, pihaknya kini tengah mensosialisasikan PMA Nomor 8 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Saat ini kata Muhajirin, Kemenag mulai menggunakan Aplikasi Sipatuh (Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus) untuk mencegah biro travel yang tidak bertanggungjawab. Dengan Aplikasi ini, Kemenag dapat memantau layanan jamaah umrah sampai kembali ke tanah air. (hz/umar)