PROSEDUR DAN MEKANISME PELAKSANAAN PSP BMN

...

oleh :

Ibrahim Rauf

(Penyusun Laporan Keuangan)

Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN merupakan tindakan pemerintah dalam rangka pengamanan atas penggunaan Barang Milik Negara dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga. Sehingga Kementerian Agama menjadikan PSP BMN menjadi salah satu kategori dalam penghargaan Nasional BMN Award kepada Kantor Wilayah yang dianggap telah konsisten dalam melaksanakan tata kelola BMN berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Penghargaan terbaik I Nasional BMN Award kategori PSP BMN tahun 2016 telah diterima langsung oleh Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr. H. Rusman Langke, M.Pd dari Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifudin pada Rapat Koordinasi Pimpinan dan Duta Akrual Kemenag 2017, Rabu, 7 Juni 2017 di Jakarta. Penghargaan dimaksud merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan tanggung jawab para Kuasa Pengguna Barang pada satuan-satuan kerja jajaran Kementerian Agama Provinsi Gorontalo dalam menata BMN.

PSP BMN merupakan amanah BAB V Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 yang diatur secara teknis melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik  Negara yang telah dirubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016. Tata cara pelaksanaan PSP BMN itu sendiri telah diatur secara internal dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 untuk menjadi pedoman di lingkungan Kementerian Agama Republik Indonesia.

Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Organisasi pelaksana tata kelola BMN adalah

  1. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Menteri Keuangan
  2. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik Negara/Menteri Agama
  3. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

Adapun pokok-pokok pengaturan yang merupakan bentuk pelaksanaan amanat Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah berupa :

  1. Penetapan Status Penggunaan BMN
  1. Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengelola Barang / Menteri Keuangan
  • Persyaratan
  1. Tanah
  • Fotokopi Sertipikat
  • Untuk BMN yang belum memiliki sertipikat, dapat diganti dengan:
  • Fotokopi AJB,Girik, Letter C, dll
  • SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi
  • Surat keterangan dari lurah/camat; jika ada
  • Surat permohonan pendaftaran hak atas tanah; jika ada
  1. Bangunan
  • Fotokopi IMB
  • Fotokopi Dokumen Perolehan
  • Fotokopi dokumen lainnya (mis. BAST)
  • Dalam  hal IMB, dokumen perolehan dan BAST tidak dimiliki, dapat diganti dengan SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi. (SPTJM TIDAK menggugurkan kewajiban Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang untuk menyelesaikan dokumen dimaksud.)
  1. Selain Tanah dan/atau Bangunan
  • Fotokopi dokumen kepemilikan, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), bukti pemilikan pesawat terbang, bukti pemilikan kapal laut, atau dokumen lain yang setara dengan bukti kepemilikan.
  • Fotokopi dokumen lainnya, seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) atau Berita Acara Serah Terima (BAST) terkait perolehan barang.
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang dan dokumen lainnya
  • Dalam hal dokumen tidak dimiliki, dapat diganti dengan SPTJM yang menyatakan BMN digunakan dalam penyelenggaraan tusi. (SPTJM TIDAK menggugurkan kewajiban Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang untuk menyelesaikan dokumen dimaksud.)
  1. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat (PPMP)
  • Fotokopi dokumen penganggaran, seperti Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).
  • Fotokopi hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
  • Fotokopi dokumen kepemilikan berupa sertipikat, untuk BMN berupa tanah.
  • Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (1MB), untuk BMN berupa bangunan.
  • Fotokopi dokumen perolehan bangunan, untuk BMN berupa bangunan.
  • Fotokopi dokumen lainnya, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) perolehan barang.
  • Fotokopi Berita Acara Serah Terima (BAST) pengelolaan sementara BMN, dalam hal BMN sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang.
  • BMN yang belum memiliki sertipikat, IMB, dokumen perolehan dan BAST dapat diganti dengan SPTJM yang menyatakan BMN dari awal pengadaannya direncanakan untuk dilakukan pemindahtanganan dengan cara PMPP. (SPTJM TIDAK menggugurkan kewajiban Pengguna Barang/Kuasa pengguna barang untuk menyelesaikan dokumen dimaksud.)
  • Pengajuan
  • Permohonan penetapan status Penggunaan BMN diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh.
  • Seluruh fotokopi dokumen harus disertai dengan surat keterangan dari pejabat struktural yang berwenang pada Kementerian/Lembaga bersangkutan yang menyatakan kebenaran forokopi dokumen tersebut.
  • Surat Keterangan dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab disusun sesuai sebagaimana Lampiran PMK 246/PMK.06/2014 dan/atau PMK 87/PMK.06/2016
  • Penetapan Status Penggunaan Tanpa Didahului Usulan

Pengelola Barang dapat menetapkan status Penggunaan BMN pada Pengguna Barang tanpa didahului usulan oleh Pengguna Barang untuk ditindaklanjuti ke Pengelola Barang guna mendapatan Surat Keputusan, jika dalam kondisi berupa :

  • Adanya sengketa di pengadilan.
  • Adanya sengketa di Badan Pertanahan Nasional.
  • Penetapan BMN yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  • Penetapan BMN yang berasal dari pengalihan status Penggunaan BMN.
  1. Penetapan Status Penggunaan BMN oleh Pengguna Barang / Menteri Agama

Penetapan BMN yang menjadi kewenangan Pengguna Barang adalah selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp100.000.000,- atau ketentuan lain yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014.

Proses Penetapan Status Penggunaan oleh Pengguna Barang

  1. Permohonan

Kuasa Pengguna Barang mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengguna Barang.

  1. Penelitian

Pengguna Barang melakukan penelitian terhadap permohonan Kuasa Pengguna Barang.

  1. Penetapan
  • Berdasarkan hasil penelitian, Penggguna Barang melakukan penetapan status penggunaan BMN dengan keputusan Pengguna Barang.
  • Keputusan sekurangkurangnya memuat : pertimbangan, BMN yang ditetapkan, Pengguna Barang dan tindak lanjut.

Keputusan penetapan status Pengguna Barang yang diterbitkan oleh Pengguna Barang, dilaporkan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak ditetapkan.

  1. Penetapan Status Penggunaan BMN yang Dioperasionalkan oleh Pihak Lain

Prinsip Umum

  1. Dapat dilakukan terhadap BMN yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang.
  2. Penggunaan BMN oleh pihak lain dilakukan dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi.
  3. Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu Penggunaan untuk dioperasikan oleh pihak lain dibebankan pada pihak lain yang mengoperasikan.
  4. Pihak yang mengoperasikan BMN, dilarang melakukan pengalihan atas pengoperasian BMN  kepada pihak lainnya.
  5. Jika ada keuntungan bagi pihak lain yang mengoperasikan BMN, keuntungan dimaksud disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Pihak Lain Yang Dapat Mengoperasikan BMN

  1. Badan Usaha Milik Negara, Koperasi dan Badan Hukum lainnya
  • Dilakukan untuk penyelenggaraan kepentingan umum.
  • Jangka waktu paling lama 5 tahun dan dapat diperpanjang
  1. Pemerintah Negara lain
  • Digunakan sebagai fasilitas umum, dengan mempertimbangkan hubungan baik antar negara.
  • Dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
  • Paling lama 99 tahun.
  1. Organisasi Internasional
  • Organisasi bilateral atau multilateral yang secara resmi diikuti oleh Indonesia sebagai anggotanya.
  • Dilakukan untuk melaksanakan kesepakatan yang telah tertuang dalam perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan organisasi internasional bersangkutan.
  • Dilakukan untuk BMN berupa tanah dan/atau bangunan.
  • Jangka waktu pelaksanaan sesuai dengan perjanjian.

Proses Penggunaan BMN untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain

  1. Pengguna Barang
  • Permohonan
  • Kelengkapan Permohonan
  1. Pengelola Barang
  • Penelitian
  • Penetapan
  1. Perjanjian
  • Perjanjian antara Pengguna dengan pihak lain
  • Memuat : objek, para pihak, peruntukan, jangka waktu, dll
  • Dilaksanakan setelah terbitnya keputusan Pengelola Barang

       Persyaratan Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain

  1. Permohonan
  • Data BMN
  • Pihak lain yang akan mengoperasikan BMN
  • Jangka waktu
  • Penjelasan serta pertimbangan
  • Materi yang diatur dalam perjanjian
  • Perhitungan estimasi biaya operasional dan besar pungutan, dalam hal pihak lain melakukan pungutan pada masyarakat
  1. Kelengkapan Dokumen
  • Fotokopi keputusan penetapan status Penggunaan BMN
  • Fotokopi surat permintaan pengoperasian dari pihak lain yang akan mengoperasikan BMN kepada Pengguna Barang
  • Surat pernyataan bermaterai cukup dari pihak lain yang akan mengoperasikan

Berakhirnya Penggunaan BMN Untuk Dioperasikan oleh Pihak Lain 

  1. Jangka waktu berakhir
  2. Pengakhiran perjanjian secara sepihak oleh Pengguna barang
  • Tidak memenuhi kewajiban
  • Terjadi kondisi yang mengakbatkan pengakhiran sebagaimana dituangkan dalam perjanjian
  1. Ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
  2. Terhadap pengakhiran pengoperasian BMN oleh pemerintah negara lain secara sepihak , Pengguna barang meminta pertimbangan Pengelola Barang

          Hal-Hal Lain

  • Perpanjangan waktu pengoperasian BMN oleh pihak lain, diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat tiga bulan sebelum berahirnya jangka waktu penggunaan BMN.
  • Permohonan, penelitian, dan penetapan mutatis mutandis sebagaimana proses pertama kali.
  • Pengguna barang bertanggungjawab penuh atas kebenaran formil dan materil.
  • Penetapan/persetujuan oleh Pengelola Barang bukan merupakan pengakuan/pengesahan (endorsement) atas kebenaran dan keabsahan data dan dokumen.
  • BMN diserahkan kembali kepada Pengguna Barang setelah jangka waktu berakhir dengan Berita Acara Serah Terima (BAST) antara pihak lain dengan Pengguna Barang.
  • Pengguna Barang melaporkan berakhirnya Penggunaan BMN untuk dioperasikan pihak lain kepada Pengelola Barang 1 bulan sejak ditandatanganinya BAST dengan melampirkan fotokopi BAST.
  1. Penggunaan Sementara BMN

Prinsip Umum

  • BMN yang telah ditetapkan statusnya dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lain tanpa mengubah kepemilikan dan status Penggunaan BMN.
  • Dilakukan setelah mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
  • Biaya pemeliharaan BMN selama jangka waktu dibebankan kepada K/L yang menggunakan sementara BMN bersangkutan.
  • Dituangkan dalam perjanjian antara Pengguna Barang.
  • Pada saat Penggunaan sementara berakhir:
  • BMN dikembalikan kepada Pengguna Barang; atau
  • Dialihkan status Penggunaannya kepada Pengguna Barang yang menggunakan sementara BMN, setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang
  • Dalam hal penggunaan sementara akan diperpanjang, permohonan diajukan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Penggunaan sementara berakhir.

Jangka Waktu

  1. Tanah dan/atau Bangunan 5 Tahun dan dapat diperpanjang
  2. Selain Tanah dan/atau Bangunan 2 Tahun dan dapat diperpanjang

Penggunaan sementara yang dilakukan dalam jangka waktu kurang dari 6 bulan tidak memerlukan persetujuan pengelola barang, biaya pemeliharaan dibebankan sesuai  perjanjian antar Pengguna Barang.

Proses Penggunaan Sementara

  1. Permohonan
  • Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
  • Permohonan memuat data BMN, Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara, jangka waktu, dan pertimbangan.
  • Permohonan dilengkapi dengan fotokopi keputusan Penetapan status BMN dan fotokopi surat permintaan Penggunaan sementara BMN dari Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara.
  1. Penelitian
  • Dilakukan oleh Pengelola Barang terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
  • Pengelola dapat meminta keterangan  kepada Pengguna Barang yang mengajukan , dan konfirmasi dan klarifikasi terhadap Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara.
  1. Persetujuan
  • Persetujuan dituangkan dalam surat persetujuan yang didasarkan pada hasil penelitian
  • Persetujuan sekurangkurangnya memuat :
  • Data BMN
  • Pengguna Barang yang akan menggunakan sementara
  • Kewajiban Pengguna Barang yang menggunakan sementara
  • Jangka waktu
  • Pembebanan biaya pemeliharaan
  • Kewajiban untuk menindaklanjuti dengan perjanjian.
  1. Pengalihan Status Penggunaan BMN

Prinsip Umum

  • BMN dapat dialihkan status penggunaannya antar dari Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya untuk penyelenggaraan tusi.
  • Dilakukan antar Pengguna Barang setelah permohonan dari Pengguna Barang lama dan disetujuai oleh Pengelola Barang.
  • Pengalihan status Penggunaan BMN dapat dilakukan berdasarkan inisiatif dari Pengelola Barang dengan terlebih dahulu memberitahukan maksudnya kepada Pengguna Barang.
  • Pengalihan status Penggunaan BMN dilakukan terhadap BMN yang masih berada dalam penguasaan Pengguna Barang yang tidak digunakan lagi.
  • Pengalihan status Penggunaan dilakukan tanpa kompensasi dan tidak diikuti dengan pengadaan BMN pengganti.
  • BMN yang dialihkan status penggunaanya ditatatusahakan dan dipelihara oleh Pengguna Barang baru.

Proses Pengalihan Status Penggunaan BMN

  1. Permohonan
  • Permohonan diajukan secara tertulis oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang
  • Permohonan memuat data BMN (jenis, nilai  perolehan, lokasi, luas dan tahun perolehan), calon Pengguna Barang baru, serta penjelasan dan pertimbangan.
  • Permohonan dilengkapi dengan fotokopi keputusan Penetapan status BMN dan fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani calon Pengguna Barang baru yang menyatakan bersedia menerima pengalihan BMN.
  1. Penelitian
  • Dilakukan oleh Pengelola Barng terhadap kelengkapan dan kesesuaian dokumen.
  • Pengelola dapat meminta keterangan  kepada Pengguna Barang yang mengajukan , dan konfirmasi dan klarifikasi terhadap Pengguna Barang baru.
  1. Persetujuan
  • Persetujuan dituangkan dalam surat persetujuan yagn didasarkan pada hasil penelitian
  • Persetujuan sekurangkurangnya memuat:
  • Data BMN
  • Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.
  • Kewajiban Pengguna Barang untuk melakukan serah terima BMN yang dituangkan dalam BAST.
  • Kewajiban Pengguna Barang lama untuk melakukan penghapusan BMN dengan menerbitkan keputusan penghapusanngan perjanjian.

Tindak Lanjut Persetujuan

    1. Pengguna Barang Lama
  • Melakukan serah terima yang dituangkan dalam BAST paling lama 1 bulan sejak
  • persetujuan Pengelola Barang
  • Melakukan Penghapusan atas BMN dengan menetapkan keputusan penghapusan BMN paling lama 2 bulan sejak BAST.
    1. Pengguna Barang Baru

Melakukan pembukuan berdasarkan surat persetujuan, BAST, dan keputusan penghapusan Pengguna Barang lama

    1. Pengelola Barang

Menerbitkan keputusan penetapan status Penggunaan BMN kepada Pengguna Barang baru.

BAST dan keputusan penghapusan oleh Pengguna Barang lama disampaikan kepada Pengelola Barang dengan tembusan ke Pengguna Barang baru paling lama 1 bulan sejak keputusan penghapusan diterbitkan

Pengalihan Status Penggunaan Dalam Rangka Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI)

Permohonan diajukan oleh:

  • Pengguna Barang.
  • Pengguna Barang yang ditunjuk sebagai koordinator.
  • Penanggung Jawab Proyek kerjasama (PJPK) pelaksanaan KSPI.

Permohonan dilengkapi dengan:

  • Fotokopi keputusan Penetapan status BMN,
  • Surat pernyataan yang ditandatangani Pengguna Barang memuat kesediaan untuk mengalihkan status Pengunaan BMN kepada Pengguna Barang baru dalam rangka pelaksanaan KSPI,
  • Fotokopi surat pernyataan yang ditandatangani calon Pengguna Barang baru yang menyatakan bersedia menerima pengalihan BMN.

Permohonan, penelitian, dan penetapan pengalihan status Penggunaan BMN dalam rangka KSPI mutatis mutandis sebagaimana proses pengalihan status Penggunaan BMN.

  1. Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian
  • Penatausahaan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang penatausahaan BMN.
  • Pengawasan dan Pengendalian dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang Pengawasan dan Pengendalian BMN.

 

Sumber :

  1. https://gorontalo.kemenag.go.id
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
  3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014
  4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
  5. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2013
  6. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014