Kanwil Kemenag, Matangkan Penyusunan RKAKL 2017

... Kakanwil Kemenag Dr. H. Rusman Langke, M.pd saat membuka rapat kerja Penyusunan RKA-KL 2017,di Ballroom Sutanraja Hotel Selasa (6/9).

GORONTALO, (Humas) – Prinsip reformasi birokrasi kembali dijalankan Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo. Yaitu penganggaran berbasis Money Follow Program (Penganggaran yang difokuskan pada program/kegiatan prioritas dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat).

Penganggaran berbasis Money Follow Program ini di implementasikan pada rapat kerja penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga RKK-KL dalam Kebijakan Program dan Anggaran 2017. Rapat kerja yang dilaksanakan Subbag Perencanaan dan Keuangan, Bagian Tata Usaha tersebut berlangsung selama empat hari, Senin-Jumat (6-9/9) di Ballroom Hotel Sutanraja, Kota Kotamobagu, yang diikuti 100 orang peserta dilingkungan Kanwil Kemenag Provinsi serta  kantor Kemenag Kabupaten/Kota se-Gorontalo.

Kepala Kantor Wilayah Kemenag Prov. Gorontalo, Dr. H. Rusman Langke, M.Pd, saat membuka rapat kerja menyampaikan, penyusunan RKA-KL berbasis Money Follow Program merupakan kegiatan yang harus dilakukan mendahului semua kegiatan penyusunan anggaran pada tingkat Kanwil Kemenag.

Semua perwakilan dari masing-masing unit kerja di lingkungan Kemenag ini, bukan hanya hadir untuk mendengar saja tetapi semua informasi yang diterima dapat di aplikasikan kembali dan dapat dipertanggung jawabkan. "Apabila ada PPK yang dalam tahun 2016 mempunyai kesalahan dalam penyusunan anggaran, agar segera dilakukan evaluasi terhadap semua penyusunan anggaran dan tidak terjadi lagi dalam penyusunan angggaran tahun 2017 mendatang, "terang Kakanwil yang saat itu bersama, Kakankemenag Kota Kotamobagu, Drs. Fathan Nooh, MH.I yang didampingi Kabag TU, Dra. Hj. Fitriyani Humokor, M.Pd.I dan Kasubbag Perencanaan dan Keuangan H. Alwin R. Toma, M.Si yang disaksikan seluruh personalia Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo, dihadapan 100 peserta dilingkungan Kanwil Kemenag kab/kota Gorontalo.

Pada tahun 2017, pagu anggaran yang dikucurkan cukup besar. tetapi anggaran tersebut sektor pendidikan. Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo mendapat tanggung jawab dalam dua bidang yaitu Bidang Pendidikan dan Bidang Keagamaan. Hal ini dikarenakan bidang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan sudah mendapat tempat yang proposional.

Sehingga pada pembangunan jangka menengah, bagian Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan mendapat porsi yang cukup banyak, namun demikian ada program-program prioritas dalam bidang agama dan pendidikan agama secara umum. "Sesuai intruksi Presiden RI dimana bahwa anggaran yang dikucurkan harus jelas pemanfaatanya. Dan dari pagu anggaran 2017 per fungsi, dilingkungan Kanwil Kemenag Gorontalo, kedua fungsi/bidang ini mendapat total anggaran yang cukup dalam prioritasnya,"tutur kakanwil.

Lebih lanjut Rusman Langke menyampaikan, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada seluruh menteri kabinet kerja agar Anggaran Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2017, harus sesuai dengan program prioritas (Money Follow Program). Kebijakan ini sangat strategis, karena merombak pola penganggaran yang berjalan selama ini.

"Kedepan tidak lagi Money Follow Function, mestinya Money Follow Program, tematik berdasarkan program prioritas,"jelas Kakanwil dihadapan sejumlah unsur Kanwil Kemenag Prov. Gorontalo, Kemenag Kabupaten Kota dan Madrasah se-Gorontalo.

Mengacu kebijakan Presiden RI, sehingga anggaran Negara harus berorientasi manfaat untuk rakyat dan berorientasi pada prioritas untuk mencapai tujuan pembangunan Nasional. Kebijakan anggaran saat ini yaitu, uang mengikuti program kerja, sehingga dana yang tersedia bisa dialokasikan kepada unit atau bagian yang memiliki program prioritas, terutama dengan kebijakan Nasional.

Dalam paparannya, Kakanwil Kemenag menjelaskan, kegiatan prioritas Kementerian Agama tahun 2017 pada Bidang Agama, yaitu; Dialog Kerukunan Antar Umat Beragama, Peningkatan Kualitas Penyuluh Agama, Bantuan Lembaga Keagamaan, Bantuan Pembangunan/ Rehab Tempat Ibadah, Penggandaan Kitab Suci dan Buku agama.

Selain itu, kegiatan prioritas lainnya di bidang agama, yaitu; Bantuan Operasional FKUB kabupaten/kota, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Pencatatan Nikah di Balai Nikah dan Manasik, Sertifikasi Tanah Wakaf, Revitalisasi dan Pengembangan Asrama Haji dan Peningkatan Kualitas Petugas Haji.

Untuk kegiatan prioritas Kementrian Agama tahun 2017 bidang pendidikan yaitu BA, BOS MI/MTs/MA/PPS Wustha/PPS Ulya/Muadalah serta sekolah Menengah Keagamaan Kristen dan Katolik. Peningkatan Sarana dan Prasarana MI/MTs/MA, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pondok Pesantren/Sekolah Keagamaan, Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Profesi Guru dan Dosen Non PNS bersama Tunjangan Fungsional Guru Non PNS serta Akreditasi Madrasah.

Begitu juga dengan Rencana Kerja K/L dan anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan rencana kerja yang berisikan informasi mengenai visi, misi, tujuan, kebijakan, program, serta hasil dan output yang diharapkan. Hal ini dikarenakan RKA-KL merupakan bagian anggaran yang berisikan informasi mengenai biaya untuk masing-masing program dan kegiatan untuk tahun yang direncanakan yang dirinci menurut jenis belanja, prakiraan maju untuk tahun berikutnya, serta sumber dan sasaran pendapatan K/L, karena Penyusunan RKA-KL merupakan bagian dari proses penganggaran atau penyusunan APBN.

Dalam penjelasannya Kakanwil Dr. H. Rusman Langke, M.pd, menguraikan penyusunan anggaran mengarah sesuai kebijakan RKA-KL 2017, mulai dari penyusunan anggaranya yang mengacu pada standar biaya masukan 2017 berdasarkan kebutuhan dan usulan unit kerja masing-masing. Begitu juga dengan penempatan output, komponen dan sub komponen yang sesuai dengan output yang akan dicapai.

Tak hanya itu, tambah Kakanwil, penyusunan anggaran harus dirinci secara detail dalam aplikasi RKA-KL untuk memudahkan akun dalam pencairan pelaporan keuangan dan BMN sehingga penempatan akun  yang sesuai tidak menghasilkan permasalahan. Begitu juga dengan akun belanja persediaan baik ATK maupun pemeliharaan harus dipilah secara cermat.

Begitu pula dengan program Pendis, lanjut pria yang pernah menahkodai Kepala Balai Diklat Keagamaan Manado dan Surabaya ini mengatakan, sumber data yang digunakan hanya satu yakni data EMIS update terakhir. Jika anggaran memungkinkan seluruh satker dapat mengalokasikan dana lembur tersebut untuk pegawai non PNS. Untuk kinerja guru non sertifikasi masih menunggu edaran dari Sekjen Menag RI.

Honor penyuluh non-PNS di masing-masing KUA hanya berjumlah 8 orang/KUA, dengan besaran honor yang sudah ditentukan/OB. Sementara perhitungan besaran tunjangan kinerja harus disusun secara cermat dengan menambahkan pajak penghasilan sehingga, tidak akan terjadi minus anggaran. Begitu juga dengan TOR dan RAB serta data dukung lain yang harus dilampirkan, untuk menghindari di blokir anggaran oleh DJA.

 "saya berharap kepada seluruh peserta dan operator lingkungan Kanwil Kemenag kab/kota Gorontalo, bisa menjalankan amanah ini dengan baik dan mampu mengaplikasikanya  kembali sesuai dengan arahan dan intruksi Menag, agar anggaran untuk program masing-masing kementerian langsung to the point, tidak menggunakan kata-kata multitafsir dan menjadi legacy yang baik bagi kita semua, "harap Kakanwil di akhir sambutanya. (MH/Yiz)