Pengurusan Izin Belajar Mencuat di Rakerda Gorut

...

GORONTALO (kemenag.go.id) - Pemberian materi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Dr.H.Rusman Langke,M.Pd pada Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara, Kamis (6/4) di Hotel New Rahmat Kota Gorontalo dimanfaatkan peserta untuk menanyakan hal-hal menyangkut ruang lingkup Kementerian Agama.

Salah satu yang mencuat, terkait pengurusan Izin Belajar bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Sebagaimana ditanyakan Kepala KUA Atinggola, Masni Ahama, S.Ag. Menurut Masni, saat ini telah ada regulasi menyangkut pengurusan Izin Belajar yang mensyaratkan bahwa domisili kerja pegawai bersangkutan jaraknya tidak lebih dari 60 km dengan perkuliahan. Hal ini menurut Masni, cukup memberatkan bagi mereka yang tugasnya agak jauh dari Kota Gorontalo. Sehingga terkesan bisa menghambat pegawai untuk meningkatkan kompetensi dan keilmuannya.

Olehnya Masni memohon kepada Kakanwil untuk bisa membantu memediasi ke Pemerintah Pusat agar regulasi ini tidak diterapkan secara merata tetapi mempertimbangkan kondisi daerah masing-masing. Mengingat di Gorontalo, Perguruan Tinggi masih terpusat di Kota Gorontalo.

Menyikapi hal ini Kepala kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Gorontalo, Dr.H.Rusman Langke,M.Pd didampingi Kakankemenag Kabupaten Gorut, Drs.H.Fardin Ali, Kasubag TU Dra.Hj. Rifkah Maladjim,M.Pd dan H.Salman H. Ali selaku Moderator mengatakan, aturan tersebut merupakan produk Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sehingga pihaknya tidak bisa mengambil kebijakan lain selain yang sudah ditetapkan.

"Kalau kita di Kementerian Agama sebenarnya tidak ada masalah kalau memang disesuaikan dengan kondisi daerah sepanjang itu membantu pegawai untuk meningkatkan kompetensinya, hanya saja aturan ini bukan produk Kementerian Agama," urai Kakanwil.

Meski demikian Kakanwil berjanji akan mencoba untuk mengkomunikasikan hal ini ke Pemerintah Pusat dan Kementerian terkait, sesuai dengan harapan pegawai Kementerian Agama untuk bisa berkesempatan meningkatkan kemampuan dan keilmuan mereka.

Kakanwil pun menyampaikan kabar gembira bahwa Sekjen Kemenag RI, saat ini telah mengeluarkan kebijakan baru tentang pemutihan pengurusan penyesuaian pangkat dan golongan bagi mereka yang sudah menempuh pendidikan tetapi tidak memperoleh izin belajar.

"Jadi sudah bisa melakukan penyesuaian pangkat bagi mereka yang telah menyelesaikan pendidikan S2 atau S3 tapi belum mendapat izin belajar," ujarnya. Kakanwil berharap kebijakan ini bisa dimanfaatkan para pegawai dengan sebaik-baiknya. (ukhy/rie)