Kemenag RI Raih Opini WTP, Kanwil Gorontalo Terbaik 1 BMN Award

... Kakanwil Kemenag Prov. Gorontalo Dr. H. Rusman Langke, M.Pd saat menerima penghargaan dari Menag RI Lukman Hakim Syaifudin

JAKARTA (kemenag.go.id) - Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Gorontalo kembali mencetak prestasi gemilang. Hal itu seiring diraihnya penghargaan terbaik I Nasional BMN Award kategori Penetapan Status Penggunaan (PSP) tingkat Kanwil Kemenag Provinsi se-Indonesia. 

Torehan tersebut melengkapi torehan prestasi yang telah dicetak Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo. Sebelumnya pada 2013 Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo meraih penghargaan peringkat I nasional laporan keuangan. Kemudian selama dua tahun berturut-turut 2015-2016, Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo meraih juara II BMN Awards kategori Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN se-Sulawesi Utara, Gorontalo dan Malut tingkat Kanwil DJKN Kementerian Keuangan.

Penghargaan terbaik I Nasional BMN Award kategori PSP diserahkan langsung oleh Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifudin kepada Kepala Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo Dr.H.Rusman Langke,MPd didampingi dua orang Duta Akrual Gorontalo Irmanto Abdullah dan Ismet Harun. Penghargaan tersebut diberikan pada Rapat Koordinasi Pimpinan dan Duta Akrual Kemenag 2017, Rabu (7/6), Jakarta yang disaksikan seluruh Pimpinan Kemenag, Duta Akrual serta Operator SIMAK BMN se Indonesia yang turut hadir. Rakor mengangkat tema Jaga LKAA Beropini WTP.

Kakanwil Rusman Langke usai menerima penghargaan menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kemenag Gorontalo. Penghargaan yang diraih ini merupakan sebuah hasil dari kesungguhan, kerja keras serta komitmen seluruh satuan kerja Kemenag Gorontalo.

"Ini bukanlah hadiah semata-mata dari Menag RI. Tetapi bukti kesungguhan, kerja keras dan komitmen seluruh satuan kerja Kemenag Gorontalo," urai Rusman Langke.

"Terima kasih kepada Korwil BMN Provinsi Gorontalo Ibrahim Rauf, Kabag TU Hamka Arbie, Kasubag Perencanaan dan Keuangan Alwin Toma dan seluruh satuan kerja Kemenag Gorontalo," sambung Rusman Langke.

Pria low profile ini menekankan, agar prestasi dan penghargaan yang diraih menjadi motivasi untuk dipertahankan dan ditingkatkan di masa-masa mendatang.

"Mari kita bangun komitmen bersama agar terus berupaya dan benar-benar memahami serta menjalankan regulasi di bidang Tata Kelola Keuangan dan BMN. Karena penghargaan pengelolaan BMN merupakan salah satu penyumbang Opini WTP dari BPK RI yang diraih oleh Kemenag RI baru-baru ini," ungkap Kakanwil Rusman Langke.

Lebih lanjut Kakanwil juga menekankan seluruh jajaran Kanwil Kemenag Provinsi Gorontalo untuk terus meneguhkan dan mengimplementasikan lima nilai budaya kerja Kemenag RI. Yaitu Integritas, Profesionalitas, Inovasi, Tanggung Jawab dan Keteladanan.

Sebelumnya Menag Lukman Hakim Syaifudin mengatakan pencapaian Opini WTP atas Laporan Keuangan Kementerian Agama Tahun 2016 ini tidak lepas dari kontribusi dan kerja keras dari seluruh satker. WTP ini kata Menag harus benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan layanan publik yang mudah, murah, cepat, transparan, serta bebas dari korupsi.

Capaian Opini WTP ini merupakan pertama kalinya dalam 12 tahun terakhir. Seperti diketahui, pada tahun 2015 kemarin laporan keuangan Kemenag hanya mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) setelah berturut-turut dari tahun 2011 sampai 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian Dengan Paragraf penjelasan (WTP DPP). Karena itulah sudah menjadi tanggung jawab ASN untuk memelihara prestasi ini dengan meningkatkan kinerja dan untuk dikembangkan dimasa mendatang.

Pada rapat ini juga Menag Lukman Hakim Saifudin mengingatkan pengelolan Baran Milik Negara (BMN) yang tertib. Sebab, Kemenag dihadapkan pada jumlah satker yang cukup besar.

"Segera melakukan inventarisasi dan penilaian aset dengan berkoordinasi dengan DJKN agar dapat menyajikan nilai aset yang riil, siklus pengelolaan BMN harus dilaksanakan sesuai regulasi di seluruh Satker, penyelesaian aset yang masih dalam sengketa dengan pihak ketiga melalui jalur hukum sehingga diperoleh status aset yang jelas," tutur Menag.(mh)