Kepala Kankemenag Gorut Monev Revitalisasi Gedung KUA di Dua Kecamatan

...

GORUT (kemenag.go.id) – Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gorontalo Utara Dr. H. Arfan A. Tilome, M.HI bersama Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Djufri Rauf, S.Kom melakukan monitoring dan evaluasi (Monev) gabungan dengan Tim yang berasal dari Kanwil kemenag Propinsi Gorontalo dipimpin oleh Kepala Bidang Bimas Islam H. Fardin Ali, Kamis (11/10/18).

Monev dilakukan untuk menilai dan memastikan progres dari pembangunan gedung balai nikah dan manasik haji di Kecamatan Anggrek dan Kecamatan Atonggola. Turut hadir dalam agenda tersebut TP4D Kejaksaan Tegar Mawang Dhita, SH,MH selaku Kasi Intel pada kantor kejaksaan Negeri Gorut. 

Adapun lokasi yang dikunjungi pertama ialah Kecamatan Anggrek dan disni Kakankmenag bersama tim mendapati progres pekerjaan yang relatif lamban. Sehingganya, dengan hasil monev tersebut Kakankemenag menekankan kepada pihak penyedia jasa dalam hal ini kontraktor agar segera menyelesaikan kerja yang sesuai dengan kontrak yang telah disepakati. 

Pasalnya waktu penyelesaian kurang lebih 9 hari dan dipastikan semua rangkaian pekerjaan telah usai. Jika pekerjaan tidak dapat memenuhi waktu yang telah disepakati maka pihak kontraktor akan diberi sanksi sesuai dengan prosedur yakni pengenaan denda keterlambatan kerja tanpa pemutusan kontrak. 

“Kami berharap pekerjaan selesai sesuai kontrak, namun jika melawati batas kesepakatan maka kami akan beri sanksi denda bagi kontraktor, tentu yang namanya sanksi pasti akan berpengaruh pada kredibilitas perusahaan penyedia jasa,” ujar Arfan.

Sementara progres pembanugnan Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji Kec. Atinggola cukup melegakan, pasalnya pekerjaan sudah dapat dipastikan selesai tepat waktu dan pihak kontraktor meyakinkan tim monev bahwa untuk Atinggola akan selesai sesuai kontrak.

Melihat kondisi tersebut, Kakankemenag menghimbau kepada kontraktor agar memeriksa kembali setiap ruang kerja yang telah diselesaikan agar pada saat tim melakukan PHO diakhir kontrak kerja, tidak menemukan hal yang dapat dijadikan komplain oleh PPK.

Senada dengan itu, PPK Bimas Djufri Rauf menjelaskan bahwa terdapat perbedaan progres dikedua gedung yang sedang dikerjakan, untuk Kec. Anggrek dikhawatirkan akan melewati batas waktu kontrak, namun terus dipantau dan diupayakan untuk selesai tepat waktu dan akan memberikan sanksi bagi yang melewati batas kontrak.

Sedangkan, untuk Kec. Atinggola dapat dikatakan baik dan bahkan pihak kontraktor akan segera mengajukan surat permohonan untuk segera dilakukan PHO oleh pihak PPK kemenag, tentu hal ini merupakan perkembangan positif bagi kec. Atinggola.Namun, tetap memberikan kesempatan kepada pihak kontrakror untuk memanfaatkan sisa waktu yang masih tersedia. (umar/Irsyad)