KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI PERENCANA MELALUI DIKLAT DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

...

(IMPLEMENTASI PERMENPAN NOMOR 4 TAHUN 2020)

Yusuf Huntua, SE.MAP

Perencana Muda pada Sub. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi
Kanwil Kementerian Agama Provinsi Gorontalo

A.    PENDAHULUAN
Untuk dapat berada dalam barisan Jabatan Fungsional yang begitu banyak dijajaran Pemerintahan, bagi Perencana terdapat sejumlah persyaratan kompetensi teknis yang harus dikuasai disamping berbagai kemampuan professional berupa knowledge, technical know how, dan managerial know how. Konsistensi perilaku berupa komitmen dan kemampuan menerjemahkan visi misi Instansi/Lembaga, serta kebijakan-kebijakan institusional dalam system, proses, dan kebijakan-kebijakan pemerintahan dan pembangunan adalah hal mutlak sebagai kompetensi seorang Perencana.

Istilah kebijakan atau kebijaksanaan disamakan pengertiannya dengan istilah policy. Hal ini disebabkan oleh belum diketahui dan belum dijumpainya terjemahan yang tepat sampai saat ini untuk istilah policy ke dalam Bahasa Indonesia. Pengertian Policy atau kebijakan, Donovan dan Jackson dalam Keban (2004: 55) menjelaskan bahwa policy dapat dilihat secara filosofis, sebagai suatu produk, sebagai suatu proses dan sebagai kerangka kerja. Sebagai suatu konsep filosofis, kebijakan merupakan serangkaian prinsip atau kondisi yang diinginkan; sebagai suatu produk, kebijakan dipandang sebagai serangkaian kesimpulan atau rekomendasi; sebagai suatu proses, kebijakan dipandang sebagai suatu cara dimana melalui cara tersebut suatu organisasi dapat mengetahui apa yang diharapkan darinya yaitu program dan mekanisme dalam mencapai produknya dan sebagai kerangka kerja, kebijakan merupakan suatu proses tawar menawar dan negoisasi untuk merumuskan isu-isu dan metode implementasinya. Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (problem-oriented) dan juga berorientasi kepada tindakan (action-oriented), sehingga dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan (Suharto, 2006). 

Sementara James E. Anderson dalam Wahab (2008:2), memberikan rumusan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. Pendapat yang lain adalah dari Carl Friedrich dalam Wahab (2008:2) yang menyatakan bahwa kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan.

Menurut Thomas R. Dye dalam Dunn (2003:110) terdapat tiga elemen kebijakan yang membentuk system kebijakan. Pada tiga elemen tersebut Dye menggambarkan bahwa dalam system kebijakan memiliki tiga elemen yang saling berkaitan dan mempengaruhi yaitu pelaku kebijakan dalam menentukan suatu kebijakan yang dapat dipengaruhi oleh keputusan pemerintah. Lingkungan kebijakan juga dapat mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pelaku kebijakan atau suatu kebijakan itu sendiri.

Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Afan Gaffar, 2009: 295). Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut.

Maka atas dasar itulah dalam upaya mengimplementasikan kebijakan pemerintah terhadap pengembangan karier Perencana diterbitkankanlah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana 

B.    PEMBAHASAN
Dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Permenpan) Nomor 4 Tahun 2020, bagian kedua tentang Pengembangan Kompetensi, Pasal 47 disebutkan bahwa :

  1. Untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme Perencana wajib diikutsertakan dalam pelatihan.
  2. Pelatihan yang diberikan bagi Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan hasil analisi kebutuhan pelatihan dan penilaian kinerja.
  3. Pelatihan yang diberikan bagi Perencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain dalam bentuk :
    a. pelatihan fungsional; dan 
    b. pelatihan teknis dibidang Perencanaan.
  4. Selain pelatihan dimaksud pada ayat (3), Perencana dapat mengembangkan kompetensinya melalui program pengembangan kompetensi lainnya. Program pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), meliputi :
    a. mempertahankan kompetensi dan kinerja sebagai Perencana (maintain performance);
    b. seminar;
    c. lokakarya;
    d. konferensi; dan 
    e. studi banding.

Berdasarkan pasal 47 tersebut penulis menitikberatkan pembahasan pada kebijakan pengembangan kompetensi Perencana melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pembelajaran organisasi.

Sejalan dengan konsepsi bahwa sesungguhnya Instansi/Lembaga dibangun dengan sejumlah Aparatur Sipil Negara, sehingga Perencana sebagai bagian dari ASN merupakan sisi terpenting yang menentukan keunggulan Instansi/Lembaga. Implikasinya adalah hal apa yang bisa membuat Perencana berkinerja dengan maksimal. Maka muncul pemikiran tentang pentingnya Kompetensi Perencana sebagai upaya meningkatkan keuanggulan Instansi/Lembaga. 

Pengembangan kompetensi Perencana tidak hanya bertumpu pada apa yang dikerjakan, tetapi Perencana harus memiliki keunggulan Nilai (Value), Mutu (Quality) dan Komunitas (Community). Terkait dengan keunggulan nilai (value) seorang Perencana, Perencana yang sukses adalah Perencana yang mampu untuk terus belajar mentrasformasikan nilai baru yang tepat, yang akan menjadi kunci keberhasilan kariernya.

Bertolak dari persfektif ini saya mencoba membahas sisi pentingnya pendidikan dan pelatihan (diklat) dengan pembelajaran bagi Perencana untuk mendorong peningkatan kompetensi.

Pada hakikatnya Perencana adalah ASN yang “harus dan dapat” dididik, diajar dan dilatih. Disebut harus dididik karena Perencana adalah individu yang lemah, yang harus ditolong, harus dimanusiakan oleh manusia lain atau lingkungan kerjanya. Perencana dapat dididik, diajar dan dilatih karena ia dilahirkan dengan memiliki potensi. 

Proses belajar merupakan substansi yang penting dari keseluruhan interaksi pendidikan dan pelatihan yang perlu dilakukan untuk Perencana guna membantu pencapaian Kompetensi maksimal. Seluruh komponen pendidikan dan pelatihan (diklat) yang antara lain, kelembagaaan, ketatalaksanaan, SDM kependidikan, sarana, anggaran dan peralatan hanya akan menjadi bermakna bila perjadi proses pembelajaran.

Kementerian Agama yang termasuk Instansi/Lembaga Pemerintah tentu mengharapkan untuk tersedianya sumber daya Perencana yang tepat. Tepat jumlah dan komposisinya, tepat kualitasnya dan tepat penempatannya. Ini merupakan langkah strategis dalam upaya perbaikan kualitas pelayanan Kementerian Agama secara menyeluruh. Disebut strategis karena pengembangan kompetensi Perencana Kementerian Agama merupakan bagian strategi organisasi (Kementerian Agama) dalam menyelaraskan dan mengintegrasikan strategi pengembangan ASN Kementerian Agama melalui aktualisasi pembelajaran yang sistematis, sehingga dapat mendorong pembelajaran organisasi secara menyeluruh.

Strategi organisasi merupakan salah satu fondasi yang harus menjadi acuan dalam mengimplementasi setiap pembelajaran organisasi. Strategi ini mencakup visi, misi, objektif sebagai acuan serta kebijakan dan program-program serta langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama. Semua ini adalah sesuatu yang logis, jika setiap upaya dan inisiatif membangun pembelajaran organisasi merupakan bagian integral dari implementasi strategi organisasi. Atas dasar prinsip tersebut, maka upaya mewujudkan pembelajaran dalam organisasi (Kementerian Agama) adalah upaya yang harus terintegrasi dengan implementasi Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Agama.

Terdapat perbedaan yang jelas antara Diklat (training) dengan Pembelajaran (learning) yaitu pada umumnya Diklat (training) melibatkan pemberian informasi kepada individu (Perencana) dan individu itu tinggal menerima materi diklat, meskipun tidak sesuai dengan karateristik peserta yang beragam, implementasinya yang perlu penyesuaian, meninggalkan pekerjaan dan tempat tugas, dan sering tidak jelas perbedaan sebelum dan sesudah mengikuti diklat saat kembali ke tempat tugas.

Diklat juga lebih mengandalkan dorongan perubahan dari luar ke dalam, yang dilakukan oleh orang lain (instruktur). Diklat lebih terarah pada paket pengetahuan, keterampilan kemampuan dan kompetensi pada pekerjaan tertentu, atau kompetensi dasar. Menekankan pada pengembangan kapasitas tertentu yang ditetapkan seperti kapasitas Perencana. Dan selalu terkait dengan visi misi organisasi dengan pengalaman belajar terstruktur dan jangka pendek.

Sementara pada proses pembelajaran (learning) spirit perubahan seorang Perencana datang dari dalam ke luar, mencari upaya sendiri dengan adaptif, kreatif dan reflektif. Perencana tersebut menyadari adanya perubahan yang terus menerus baik didalam maupun diluar lingkungan kerja. Terarah pada nilai-nilai, sikap, inovasi dan penyelesaian tugas membangun visi bersama. Perencana melalui Kelompok Kerja (Pokja) secara sadar memperbaiki pola pola perilaku, maupun cara berpikir dan bertindak yang lebih sistemik. Perencana harus menerima perubahan model mental yang tidak lagi sesuai dengan jamannya. Apalagi dalam proses pembelajaran tim dan pembelajaran organisasi dilingkungan kerja. Seorang Perencana harus mampu membangun etos kerja, dimana dalam prinsipnya kerja adalah seni, kerja adalah kesukaannya, aku sanggup kerja kreatif, kerja adalah pengabdian, kerja itu mulia, kerja adalah pelayananku, aku sanggup kerja serius dan sempurna, dan juga kerja adalah kehormatan. Seiring dengan berjalannya proses itu akan membantu seorang Perencana untuk “belajar bagaimana belajar”, learning how to learn, serta mencari pemecahan atau jalan keluar yang lebih baik. Learning juga secara supel dapat dikaitkan langsung dengan visi dan syarat keberhasilan Instansi/Lembaga, karena hal itu berorientasi jangka panjang dan berpijak pada aktivitas sekarang. 

C.    KESIMPULAN 
Dari uraian tersebut diatas, diklat dan pembelajaran merupakan strategi upaya organisasi yang dua-duanya dibutuhkan. Diklat bagi Perencana bisa menyediakan berbagai paket subjek kemampuan perencanaan dengan cepat. Diklat bisa memperkenalkan paradigma dan kebijakan baru dan alat analisis baru. Pembelajaran justru harus menjadi sarana tindak lanjut setelah diklat. Pembelajaran harus menjadi kenderaan untuk memandu perubahan organisasi (Kementerian Agama) dalam mewujudkan visinya. Pembelajaran harus memberi masukan nilai-nilai dan pengetahuan yang benar terhadap jalannya fungsi-fungsi manajemen pada Kementerian Agama.

Membangun sinergi dan integrasi antara diklat dan pembelajaran, kiranya perlu membuka kembali prinsip-prinsip pendidikan dan pelatihan yang cukup lengkap dan tercantum dalam berbagai peraturan perundangan. Sedikitnya ada enam prinsip yang harus dipatuhi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan bagi Perencana menjadi sebuah proses pembelajaran, yaitu :

Pertama bahwa setiap program diklat Perencana harus berorientasi pada kebutuhan objektif lingkungan kerja, dimana diklat yang dilaksanakan dapat mengatasi masalah-masalah pekerjaan seorang Perencana dalam melaksanakan tugasnya.

Kedua bahwa setiap program diklat Perencana harus berorientasi pada pengembangan organisasi, membangun kapasitas  institusi dan peningkatan daya guna dan hasil guna manajemen instansinya, artinya bahwa manfaat dan dampak diklat harus dapat menyangkut kinerja Perencana dan Kementerian Agama sebagai institusinya.

Ketiga diklat harus berorientasi pada pengembangan karier Perencana tersebut dalam institusinya, sehingga memberikan motivasi dan komitmen bagi Perencana itu untuk belajar dan mengabdi.

Keempat bahwa setiap program diklat harus berorientasi pada  kekhususan pesertanya (Perencana) sebagai orang dewasa (participant oriented) yang telah memiliki kepribadian khas dan pengalaman kerja yang harus disharing.

Kelima dilihat dari proses pembelajaran harus menjamin terjadinya penguasaan kompetensi, baik pada ranah kognitif, ranah psychomotorik dan ranah affektif.

Keenam diklat harus mengubah seorang Perencana dari pasif menjadi aktif bertindak, dari sekedar berbuat menjadi berbuat dan berpikir. Hal ini menggambarkan bahwa diklat harus menjadikan seorang Perencana mampu mengalami, mengemukakan, mengolah, menyimpulkan, dan mengaktualisasikan setiap kompetensi yang dimilikinya.

Kita mempunyai berbagai macam peluang untuk melaksanakan diklat, antara lain diklat ditempat kerja dan diklat jarak jauh (online). Dan hal ini masih memerlukan kreativitas, penjabaran, bimbingan, penyesuaian komitmen dari semua pemangku kepentingan dengan sebaik-baiknya.

Dalam simpulan ini, tindaklanjut yang perlu dilakukan adalah menyusun pedoman teknis pembelajaran sebagai bagian integral dari aktualisasi peran diklat perencanaan. Bahkan juga sebagai strategi pembinaan khususnya bagi Kelompok Kerja Perencana. Untuk efektifnya tentu perlu didorong oleh komitmen dan kebijakan formal dari yang berkewenangan dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kementerian Agama.