Dilema Penghulu, Antara Otoritas Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Perkawinan

...

Nama   : Awen Tongkonoo, S.Sos.I, M.H

Ketua Asosiasi Penghulu Republik Indonesia (APRI) Cabang Kab. Bone Bolango

 

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan diikat dengan akad yang kuat untuk menaati perintah Allah Swt serta menjalaninya adalah ibadah. Tujuan dari perkawinan tersebut untuk membangun keluarga bahagia damai dan sejahtera. Hal lain yang ingin digapai dalam kehidupan keluarga adalah memperoleh keturunan. Anak adalah karunia Allah Swt yang tak ternilai harganya. Oleh karena itu keluarga yang dibentuk melalui lembaga perkawinan tentu sangat mendambakan kehadirannya dan menaruh harapan atas masa depan anak mereka agar menjadi cerah.

Namun fakta mengatakan lain, sebab fenomena nikah di usia muda seolah tak bisa dihindari, para orang tua sudah tak berdaya mengendalikan hasrat anaknya untuk segera menikah atau ada kejadian lain yang mendesak mereka untuk secepatnya menikah. Hal ini menjadi sebuah momok yang menakutkan sehingga membuat para orang tua meradang, karena yang awalnya ada harapan dan impian terhadap masa depan anaknya yang sempat terlintas dalam angan mereka, kini sirna. Anak-anak yang diharapkan sudah berkeinginan melangsungkan perkawinan, sementara mereka masih berusia muda yang notabene masih usia sekolah. Itulah kenyataan pahit yang mau tidak mau harus diterima para orang tua.

Kondisi inilah yang mendorong Negara membuat peraturan perundangan yang diantaranya adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini pula yang menghendaki Negara membatasi usia anak untuk melaksanakan perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Dasar Hukum Perkawinan dibawah Umur

Soal nikah pada usia belum sewajarnya untuk melangsungkan perkawinan sudah mendapatkan perhatian semua pihak termasuk dari Negara. Usia nikah yang awalnya diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan membatasi umur 19 (sembilan belas) bagi pria dan 16 (enam belas) bagi wanita. Kemudian atas dasar beberapa pertimbangan sehingga pembatasan umur terhadap pria dan wanita dimaksud telah berubah. Adapun pertimbangan adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa dalam ketentuan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dicantumkan bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, serta Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
  2. Bahwa pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun, ketentuan tersebut memungkinkan terjadinya perkawinan dalam usia anak pada anak wanita karena dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Pelindungan Anak didefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
  3. Bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/ PUU-XV/ 2017 yang salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi  dalam  putusan  tersebut yaitu “Namun tatkala pembedaan perlakuan  antara  pria  dan  wanita itu berdampak pada atau  menghalangi  pemenuhan  hak-hak  dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan demikian jelas merupakan diskriminasi”.

Dalam pertimbangan yang sama juga disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1) UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat untuk membentuk keluarga. Oleh karena ha1 tersebut, dalam amar putusannya Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang  untuk  dalam jangka waktu paling lama  3  (tiga)  tahun  melakukan  perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

  1. Bahwa perubahan norma dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, perbaikan norma menjangkau dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita. Dalam hal ini batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas)  tahun.  Batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan  tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan  berkualitas.  Diharapkan  juga  kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi  wanita untuk kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak. Selain itu juga dapat terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Berdasarkan point-point diatas maka terbitlah Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Hal perubahan yang mendasar adalah terkait ketentuan usia nikah, usia nikah yang semula ada perbedaan ketentuan antara pria dan wanita dirubah ketentuannya yaitu pria wanita sama usia nikahnya yakni 19 (sembilan belas) tahun. Kesamaan usia nikah yang disebutkan diatas telah diatur pula dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

KUA Telah Melaksanakan Amanah Undang-Undang

Pasal 1 ayat (3) Keputusan menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan menyatakan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan dipimpin oleh Kepala KUA Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat. Layanan dan bimbingan masyarakat yang dimaksud adalah upaya pencegahan terhadap perkawinan yang dilangsungkan tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Langkah konkrit yang dilakukan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam upaya pencegahan perkawinan usia muda adalah penolakan terhadap berkas pendaftaran nikah bagi pasangan calon pengantin yang belum memenuhi batas usia nikah sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan Negara melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Tujuan Pencegahan Perkawinan di bawah umur

Tujuan pencegahan Perkawinan dibawah umur dapat diketahui apabila membaca dan memaknai norma yang ada dalam Undang-Undang perkawinan. Adapun norma-norma tersebut adalah sebagai berikut:

  1. Bahwa batas usia dimaksud dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan  tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan  berkualitas. 
  2. Bahwa diharapkan  juga  kenaikan batas umur yang lebih tinggi dari 16 (enam belas) tahun bagi  wanita untuk kawin  akan  mengakibatkan  laju  kelahiran  yang  lebih  rendah dan menurunkan resiko kematian ibu dan anak.
  3. Bahwa terpenuhinya hak-hak anak sehingga mengoptimalkan tumbuh kembang anak termasuk pendampingan orang tua serta memberikan akses anak terhadap pendidikan setinggi mungkin.

Selain itu bunyi pasal 15 Kompilasi Hukum Islam juga merupakan tujuan pencegahan perkawinan. Dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan “bahwa untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menetapkan umur calon suami dan calon istri harus 19 (sembilan belas) tahun.

Merujuk dan memahami tujuan pencegahan perkawinan dibawah umur sebagaimana paparan diatas, penulis berpendapat bahwa demi penegakkan hukum guna mencapai tujuan, alangkah baiknya pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan ini seharusnya dilaksanakan dengan sepenuhnya oleh semua elemen, baik Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama. Apabila masih diberi ruang sebagaimana yang termaktub pada pasal 7 ayat (2) maka tidak akan mampu memberi efek jera kepada pelanggarnya.

Kontestasi Peran Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan pasal 7 menyebutkan:

  1. Bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai 19 (smbilan belas) tahun
  2. Bahwa dalam hal terjadi penyimpangan seperti belum cukup umur sebagaimana ditentukan, maka orang tua dari yang bersangkutan bisa meminta dispensasi dari Pengadilan Agama dengan alasan mendesak dan disertai bukti-bukti.
  3. Pemberian dispensasi oleh Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendengarkan pendapat kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan

Menurut penulis kehadiran pasal ini memunculkan kontestasi peran antara Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama, sehingga tidak menjadi jawaban atas persoalan maraknya kawin dibawah umur. Kantor Urusan Agama dalam hal ini merupakan pelaksana undang-undang telah melaksanakan tugasnya dengan merujuk pada pasal 7 ayat (1) sebagaimana penjelasan dibawah ini:

  1. Bahwa perkawinan harus dilakukan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) yaitu perkawinan diizinkan apabila umur calon istri dan calon suami sudah 19 (sembilan belas) tahun. 
  2. Bahwa yang tidak sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) merupakan perbuatan menyimpang sehingga Kantor Urusan Agama menolak dengan memberikan formulir N7.

Namun pada sisi yang lain, dalam pasal yang sama Negara memberi kewenangan kepada Pengadilan Agama melalui pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dengan menentukan:

  1. Bahwa atas penyimpangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7 ayat (1) orang tua dapat mengajukan permohonan dispensasi ke Pengadilan Agama berdasarkan formulir penolakan (N7) yang diberikan Kantor Urusan Agama dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup dengan mempertimbangkan alasan mendesak.
  2. Bahwa dalam pemberian dispensasi ini, Pengadilan Agama diberi kewajiban untuk mendengarkan pendapat calon pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinan.  

Memahami paparan diatas, penulis berpendapat bahwa pasal ini sangat bertentangan, sehingga kesan yang disampaikan adalah adanya kontestasi peran antara Kantor Urusan Agama dengan Pengadilan Agama, sehingga memunculkan ketidakjelasan makna yang terkandung dan ketidakpastian hukum dalam penegakan Undang-Undang Perkawinan khususnya pasal yang mengatur tentang soal pembatasan usia nikah. Hal ini pula pada akhirnya berdampak pada pencegahan perkawinan dibawah umur tak bisa diwujudkan, bahkan yang ada adalah meningkatnya perkawinan dibawah umur.

Wallahu a’lam.

Daftar Pustaka

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang-Undang 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam yang dilegislasi dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan